BENGKULU— Suasana panas menyelimuti kawasan Pelabuhan Pulau Baai, Kamis (10/4/2025), ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melontarkan pernyataan tegas dan tanpa kompromi terhadap PT Pelindo. Dalam kegiatan pemantauan pengerukan alur pelabuhan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Tengku Zulkarnain, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka atas kinerja Pelindo yang dinilai gagal menjalankan tugasnya secara optimal di wilayah tersebut.
“PT Pelindo sebaiknya angkat kaki saja dari Bengkulu dan serahkan pelabuhan Pulau Baai ke pemerintah Provinsi Bengkulu,” tegas Tengku dengan suara lantang di hadapan awak media dan sejumlah petugas Pelindo serta asosiasi pelaku usaha yang ikut memantau pengerukan alur pelabuhan pulau Baai.
Tengku menilai, Pelindo hanya pandai membuat janji manis tanpa diiringi tindakan nyata. Beberapa waktu lalu, lanjutnya, Pelindo memaparkan di hadapan Gubernur Bengkulu bahwa mereka telah menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk pengembangan dan pengerukan pelabuhan. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan ketimpangan besar antara rencana dan eksekusi.
“Hari ini kita lihat sendiri, sudah beberapa hari pengerukan dilakukan, tetapi kapal ikan kecil saja tidak bisa lewat. Ini bukti nyata ketidakseriusan Pelindo dalam mengelola pelabuhan strategis kita,” kata Tengku dengan nada kecewa.
Pernyataan keras dari DPRD ini menjadi tamparan bagi Pelindo, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap pengelolaan aset vital di Bengkulu. DPRD menegaskan, jika Pelindo tidak mampu bekerja secara profesional, maka tidak ada pilihan lain selain menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
Situasi ini membuka babak baru dalam hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan pelat merah tersebut. Masyarakat kini menanti tindak lanjut nyata dari pihak terkait, agar pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Hasan
