BENGKULU- Suara keras kembali menggema dari pelabuhan Pulau Baai, kali ini datang dari Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PDF SPTI-K.SPSI) Provinsi Bengkulu, Panca Darmawan dalam pernyataan tegasnya, ia menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap sikap abai PT Pelindo terhadap kondisi buruh pelabuhan yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas logistik di Bengkulu.
“Sangat miris melihat kondisi buruh kita hari ini. Mereka menggantungkan hidupnya di pelabuhan, tapi nyaris tidak ada kepedulian dari Pelindo. Kalau aktivitas pelabuhan lumpuh, siapa yang pikirkan nasib mereka? Dari mana mereka makan?” ujarnya dengan nada kecewa. Kamis (10/4/2025).
Ketua PDF SPTI-K.SPSI tidak hanya menyoroti ketidakpedulian, tetapi juga mengkritik keras lambannya penanganan berbagai persoalan krusial yang berimbas langsung terhadap buruh. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah persoalan pembuangan pasir (dumping) yang hingga kini belum ditangani secara serius.
“Kalau ini memang masalah dumping, kenapa baru sekarang dibuka? Kenapa baru ribut setelah kondisinya parah? Ini jelas ada pembiaran sejak awal,” tega, Panca.
Lebih dari itu, ia menyoroti potensi munculnya tindak pidana akibat buruknya sistem kerja dan minimnya standar keselamatan kerja di kawasan pelabuhan. Menurutnya, lingkungan kerja yang tidak layak dan dibiarkan tanpa pembenahan bukan hanya mengancam keselamatan buruh, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius.
“Kami tidak main-main. Jika tidak ada respon cepat dari Pelindo dan pemerintah, kami siap melakukan aksi mogok kerja total. Seluruh aktivitas pelabuhan akan kami hentikan!” ancamnya dengan lantang.
Ia menekankan bahwa mogok kerja ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi upaya perlindungan terhadap hak dasar para pekerja pelabuhan yang selama ini dipinggirkan.
“Jangan cuma bicara tentang ekonomi, proyek besar, atau laba perusahaan. Pikirkan juga kehidupan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup dari pelabuhan ini. Buruh bukan hanya dibutuhkan saat ada kepentingan besar saja, tapi mereka juga manusia yang butuh kejelasan dan perlindungan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan keluhan nyata dari para pekerja di Enggano, yang tak lagi bisa bekerja karena sistem yang tak jelas dan lemahnya dukungan dari pihak Pelindo.
Pernyataan keras ini menjadi peringatan nyata bagi semua pihak, terutama Pelindo, bahwa ketidakadilan terhadap buruh tak akan dibiarkan terus berlangsung. Ketua PDF SPTI-K.SPSI menuntut langkah konkret dan segera dari Pelindo dan pemerintah. Jika tidak, gerakan buruh siap berdiri di garda depan untuk menghentikan seluruh aktivitas pelabuhan hingga hak-hak mereka dipenuhi.
Pewarta: Hasan
